UU Pornografi tak Didukung PP

JAKARTA –– Meski sudah disahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 44/2008 tentang Pornografi belum optimal diimplementasikan. Salah satu penyebabnya, tak didukung adanya Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, PP ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas pornografi.

Anggota Komisi VIII DPR, Herlini Amran, mempertanyakan kondisi tersebut. Sebab, dari segi regulasi, DPR sudah mengesah kan UU Pornografi. “Pemerintah belum serius membuat PP yang terkait dan turunan dari UU ini. Harus dibuat!” kata Herlini saat dihubungi Republika, Senin (25/4).

Herlini menjelaskan, PP bertujuan memberikan aturan pelaksana UU Pornografi. Peraturan ini harusnya di garap oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP dan PA), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Amanat UU Pornografi menugaskan ketiga kementerian itu. Tapi, hingga kini belum ada kabarnya lagi. Kemkominfo sudah berupaya maksimal, tapi belum semua ter-cover karena situs porno terlalu banyak dan seringkali pemerintah kecolongan,” kata Herlini.

Tak hanya itu, Herlini mengingatkan pemerintah daerah (pemda), terutama gubernur dan jajarannya, jangan tinggal diam. Mereka harus membuat peraturan daerah (perda) yang bisa menerjemahkan UU secara lebih detail.

UU Pornografi, lanjut Her lini, bertujuan memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat. UU ini juga menjadi landasan hukum untuk melindungi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan serta mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Pertanyakan komitmen
Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Siti Noordjanah Djo hantini, juga menyatakan komitmen pemerintah dalam memberantas pornografi layak dipertanya kan. Pasalnya, implementasi dan pengawasan UU Pornografi tidak jelas.

Hal itu berakibat citra Indonesia sebagai bangsa besar, religius, dan berbudaya terhormat kian bergeser. “Sering negara tidak hadir kepada persoalan yang luas,” katanya Noordjanah.

Pemerintah juga dianggap masih gamang dan tidak tegas. Logika yang digunakan masih berkutat pada demokrasi dan HAM. “Kalau menimbulkan kemudharatan, mestinya negara bertanggung jawab,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur IT dan Supply Telkom, Indra Utoyo, mengemukakan semakin meningkatnya teknologi informasi dan telekomunikasi, membuat pornografi merajalela di dunia maya. Perlu peran pemerintah dan masyarakat yang lebih besar dalam menangkal situs porno.

“Selama ini upaya menangkal pornografi hanya dibebankan kepada operator telekomunikasi,” kata Indra usai memberikan pelatihan internet kepada 100 Santri Indigo di Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Cile gon, Banten, kemarin.

ed: asep nur zaman

Kemal Stamboel, Tak Cari Kerja di DPR

KOMPAS (27/4/11)- Dewan Perwakilan Rakyat sering kali dianggap sebagai lapangan kerja dan lahan untuk memperoleh kekayaan. Namun, bagi Kemal Aziz Stamboel, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPR merupakan lahan pengabdian. ”Tidak semua orang yang gabung di DPR itu untuk mencari pekerjaan. Bagi saya, itu bukan target. Kalau mau pekerjaan, ya di perusahaan, bukan di DPR,” katanya, Senin (26/4) lalu.

Lelaki kelahiran Malang tahun 1949 itu memang menghabiskan hampir separuh hidupnya untuk bekerja di lembaga konsultan pengawas keuangan. Ia juga malang melintang di sejumlah lembaga dan badan usaha milik negara serta lembaga swadaya masyarakat. Kemal pernah bekerja sebagai Presiden Direktur Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia dan Country Leader IBM Business Consulting Indonesia selama 25 tahun.

Kemal juga pernah menjadi anggota Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias selama lima tahun. Ia juga pernah ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi, Informasi, dan Telekomunikasi Nasional. Pada waktu yang bersamaan Kemal dipercaya untuk menjadi komisaris beberapa BUMN dan perusahaan swasta.

Ia juga aktif sebagai Dewan Penyantun Masyarakat Transparansi Indonesia, Ketua Yayasan WWF Indonesia, Dewan Penasihat Yayasan Cahaya Guru, dan sejumlah yayasan lain yang bergerak di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nama Kemal dikenal sebagai mantan Presiden Indonesia Financial Association, anggota Komite Nasional Kebijakan Governance, pendiri Indonesia-German Circle, dan pendiri Indonesia Institute for Good Governance.

Jika dilihat dari kemampuan ekonomi, Kemal tergolong mapan. Pekerjaan yang dijalani selama puluhan tahun cukup membuat kehidupannya berkecukupan. Lalu, mengapa ia kemudian memilih menjadi anggota DPR?

Rupanya, Kemal masih ingin mencari kepuasan lain dengan mengabdi kepada masyarakat dengan jalan menjadi wakil rakyat. ”Intinya, saya ingin menangkap aspirasi rakyat untuk kemudian mengkristalkan dalam bentuk undang-undang,” tuturnya.

Selain itu, Kemal juga ingin menyumbangkan pikiran dan gagasannya untuk kemajuan bangsa. Pengalaman pekerjaan serta aktivitasnya di berbagai lembaga pengabdian masyarakat dijadikannya modal untuk bekerja sebagai wakil rakyat.

Setelah dilantik menjadi anggota DPR pada tahun 2009, Kemal sempat menjabat sebagai Ketua Komisi I yang membawahkan bidang pertahanan dan keamanan. Namun, pada pertengahan Agustus 2010 Fraksi PKS memutuskan untuk memindahkan Kemal dari Komisi I ke Komisi XI yang menangani masalah keuangan.

Meski dicopot dari jabatan Ketua Komisi I, Kemal tak berhenti berkiprah. Ia justru menjadi lebih fokus mengawasi masalah keuangan negara serta perjuangan memerangi korupsi di Indonesia.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 11 itu tak datang ke Senayan dengan pikiran kosong. Kemal punya cita-cita menciptakan politik demokrasi yang berimbang dalam keterwakilan yang benar-benar menjadi penyambung seluruh aspirasi rakyat untuk memajukan bangsa. (NTA)

*)sumber: KOMPAS cetak (27/4/11)

Mensos Luncurkan Album Lagu Anak Jalanan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri meluncurkan secara resmi album Lihat Dunia hasil karya anak jalanan binaan Kementerian Sosial.

"Saya sangat senang dan memberi apresiasi kepada para pembina sehingga dapat menumbuhkan semangat anak-anak tersebut, mudah-mudahan anak-anak tidak kembali lagi ke jalanan," kata Mensos usai peluncuran album disela-sela Rapat Kerja Nasional Program Kesejahteraan Sosial Anak di Jakarta, Rabu malam.

Menurutnya, album tersebut cukup baik dan diharapkan anak-anak itu tidak kembali lagi ke jalan. Dengan modal suara mereka seharusnya bisa bernyanyi ditempat yang baik dan aman, bukan dijalan yang membahayakan diri mereka sendiri.

Peluncuran album yang berisi tujuh lagu hasil karya anak-anak jalanan pada malam itu menghasilkan uang sebesar Rp4.681.000 meskipun dijual tanpa mematok harga untuk setiap keping cakramnya.

Alex, salah seorang anak jalanan penyanyi itu mengaku banyak mendapat pengalaman yang bermanfaat selama dibina Kementerian Sosial. Selain dibina ia mengaku mendapatkan tabungan yang berikan melalui program Kesejahteraan Sosial Anak.

Alex yang mengaku asal Tegal itu saat ini juga sudah tidak dijalanan lagi tapi bekerja dikawasan Blok M, Jakarta. Sebelumnya ia sempat berada dijalanan selepas menamatkan pendidikan sekolah menengah atas dan harus mengandaskan cita-citanya berkuliah karena ketiadaan biaya.

Terkait album Lihat Dunia, berawal dari suatu pertunjukan pada 2010 di JCC Senayan, Elite Band, grup band yang digawangi Alex sebagai vokal meraih juara ketiga dan mendapat penawaran untuk rekaman.

Album yang dikerjakan kerjasama antara Kementerian Sosial dan Lembaga Seni Budaya (Sebud) Indonesia itu direncanakan akan dirilis sebanyak satu juta copy dan dilempar ke pasaran.

Tidak banyak yang diharapkan Alex yang mengaku dari kecil sudah mengenal musik itu terhadap album mereka. Ia hanya berharap dari musik bisa menghidupinya dan tidak kembali lagi ke jalan.

*)sumber: http://www.antaranews.com/berita/1302140782/mensos-luncurkan-album-lagu-anak-jalanan

Keputusan BPIH 2011 Harus Dibahas Di Panja

Senayan - Meskipun Kementerian Agama mewacanakan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432 H/2011 M, keputusan naik atau tidaknya BPIH itu tergantung hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah.

"Keputusan naik atau turunnya BPIH itu harus dibahas di panja. Sekarang ini panjanya belum rapat sehingga kita belum bisa mengatakan ini harus naik, ini harus turun," kata anggota Komisi VIII Jazuli Juwaini kepada Jurnalparlemen.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Politisi PKS ini akan mempelajari sejumlah alasan dan argumentasi perhitungan adanya kenaikan dalam komponen BPIH secara transparan, apa penyebabnya dan sebagainya. "Avtur mungkin saja karena minyak dunia naik, tetapi apakah mungkin masih ada efisiensi, saya kira itu bisa. Kalau pemondokan naik itu bukan urusan di sini, tetapi hukum pasar di Arab," ujarnya.

Ketika disinggung pemanfaatan dana optimalisasi setoran awal haji, Jazuli mengatakan, kemungkinan itu akan diperhitungkan. "Itu yang akan kita lihat, artinya apakah dana optimalisasi bisa lebih besar diberikan subsidinya setoran naik 25 juta berarti bunganya naik atau semakin besar manfaatnya, apakah bisa menjadi faktor pengurang atau mensubsidi," urainya.


Anggota DPR Dapil Banten III ini menyerahkan semua urusan teknis kepada pemerintah, termasuk memindahkan uang dalam bentuk dolar yang diusulkan oleh anggota Komisi VIII F-PDIP M Said Abdullah. "Itu urusan teknis pemerintah, pemerintah harus menyiasati agar tidak jeblok," pungkasnya.end




Media : www.jurnalparlemen.com

Mahfudz Siddik: Yusuf Supendi Gagal Pecah Belah PKS

Jakarta - Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menerima banyak SMS dukungan dari DPW dan DPD PKS. Mereka menilai upaya Yusuf Supendi justru memperkokoh internal PKS.
"Dari pemantauan DPP PKS terhadap manuver Yusuf Supendi ternyata respons struktur dan kader di berbagai daerah hampir sama, mereka menyatakan tidak ada pengaruh dan bahkan memperkuat soliditas internal," ujar Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Mahfudz membacakan sejumlah SMS dukungan tersebut. Ketua DPD PKS Kota Banjar, Jabar, Supriyadi menulis "Dalam sepekan ini masyarakat mendatangi kami untuk konfirmasi. Tidak serta merta percaya merita miring".

"Alhamdulilah ustadz semakin banyak komentar dari Yusuf Supendi soliditas kader makin kuat, mudah-mudahan awal kemenangan PKS di tahun 2014," ujar Ketua DPP PKS Kota Cimahi, Santoso dalam pesan singkatnya kepad Mahfudz.

Dukungan juga mengalir dari kader PKS di wilayah Timur Indonesia. Di Bali, kader PKS menilai Yusuf Supendi sedang menebar fitnah.

"Ikhwah-ikhwah di Kuta Selatan bisa memfilter mana yang buruk dan mana yang baik. Dan teman-teman lebih percaya yang disampaikan oleh pimpinan parpol," tutur Ketua DPD PKS Kuta Selatan, Romi.

Kader PKS di kawasan Maluku menilai Yusud Supendi gagal memecah-belah PKS. Kader PKS berkomitmen akan tetap solid.

"Walaupun Yusuf Supendi ingin menghancurkan PKS, kami akan tetap solid, bravo PKS," ujar Rifai Yusuf, Ketua DPD PKS Kota Ternate, Maluku Utara.

"Perilaku Supendi hanya main-main. Itu akibat kekecewaan sebagai mantan DSP yang dikeluarkan karena pelanggaran berat. Ujar Mahfudz membacakan sms dari Ketua DPW Maluku Utara, Sudarno Taher.

HADAPI PILGUB JAZULI KEMBALI RAPATKAN BARISAN

Pandeglang, 3/4 - Encep Saepul Zaman Tokoh masyarakat kabupaten Pandeglang mendukung penuh pencalonan Jazuli Juwaini sebagai Gubernur Banten periode 2011 - 2016.

“Saya secara pribadi mendukung pencalonan Jazuli Juwaini sebagai gubernur Banten kedepan, karena beliau dikenal sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki sosok ulama, sangat cocok dengan karakteristik Pandeglang yang dikenal sebagai kota santri,” ucapnya saat diwawancarai pada saat pelantikan pengurus DPRa PKS Pandeglang, Minggu.

Ketua DPD PKS Kabupaten Pandeglang Encep Mahfud mengatakan saat ini pihaknya sedang konsen mensosialisasikan pencalonan Jazuli Juwaini ke masyarakat. Dengan hadirnya Jazuli ke acara pelantikan DPRa PKS tersebut dirinya berharap kader-kader PKS semakin solid. Untuk diketahui, pengurus ranting se zona 1 yaitu kecamatan Pandeglang, Cadasari, Koroncong, Kadu Hejo dan Majasari akan dilantik sebagai pengurus resmi PKS. Diharapkan dengan dilantiknya mereka, sosialisasi Jazuli Juwaini semakin mudah. Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh tokoh PKS dari DPRD dan Majlis Pertimbangan Wilayah Provinsi Banten, Hidayat Rahman dan Saukatudin.
“Semoga dengan hadirnya ustad Jazuli ke acara pelantikan DPRa ini, para kader PKS akan semakin yakin dalam mendukung beliau di pemilihan Gubernur nanti,” katanya.

Rencananya setelah menghadiri acara pelantikan DPRa PKS se-Kabupaten Pandeglang Jazuli Juwaini akan langsung mengunjungi beberapa tokoh ulama dan masyarakat di Pandeglang. Jazuli berharap ulama dapat memberikan dorongan moral-spritual kepadanya. Hal ini penting, karena Jazuli menganggap bahwa ulama adalah agen perubah yang paling penting dalam strukur masyarakat. (die)

Minggu

Jazuli Juwaini Serap Aspirasi Pedagang di Pasar Labuan

Pandeglang, 3/4 - Anggota DPR/MPR RI Jazuli Juwaini beserta rombongan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pandeglang berkunjung dan meninjau Pasar Labuan Pandeglang.

Tujuan Jazuli Juwaini datang ke pasar tersebut yaitu untuk menyerap aspirasi dari para pedagang.

Beberapa pedagang mengaku sangat senang dengan kedatangan salah satu wakil rakyat dari pusat tersebut, karena selama ini pasar Labua tidak pernah didatangi atau ditinjau oleh pejabat pusat.

"Luar biasa sekali kalau ada pejabat yang berkenan datang untuk melihat keadaan pasar ini, ini pertama kalinya pejabat pusat datang kemari, biar tahu bagaimana keadaan disini," ujar Rusminah (39) salahsatu pedagang beras di pasar labuan saat diwawancarai.

Rusminah juga mengatakan bahwa dirinya berharap agar pasar labuan lebih dirapihkan lagi, terutama sanitasi air yang ada disekitarnya, karena menurutnya jika hujan besar datang air tak jarang mengakibatkan banjir.

'Bisa dilihat sendiri bagaimana kondisinya sekarang, kebetulan pak Jazuli berkunjung sesaat setelah hujan, mudah-mudahan segera ada perhatian dari pemerintah," Ujarnya.

Rencananya, setelah berkunjung ke lokasi banjir, Jazuli Juwaini beserta rombongan akan meninjau lokasi banjir di sukaresmi dan Patia.